Oleh: Sofan Lauro Malanda
Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 16 Juni 2026 kembali membangkitkan trauma lama. Rumah-rumah retak, fasilitas umum rusak, dan masyarakat kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa tanah yang mereka pijak berada di wilayah yang sangat aktif secara tektonik.
Namun, di tengah kepanikan dan ketakutan itu, muncul narasi yang menggelitik sekaligus memprihatinkan. Di media sosial, sebagian orang mengaitkan gempa tersebut bahkan ada yang menuduh ritual adat Kaili sebagai penyebab murka alam karena dianggap melenceng dari ajaran agama.
Pertanyaannya, benarkah demikian?
Ataukah kita sedang mencari kambing hitam karena terlalu sulit mengakui kenyataan bahwa kerusakan yang terjadi hari ini juga merupakan akumulasi dari cara manusia memperlakukan alam selama puluhan tahun?
Sebagai masyarakat Sulawesi Tengah, kita tentu perlu berpikir jernih. Gempa yang terjadi di Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, hingga Poso bukanlah fenomena baru. Sejak dahulu wilayah ini berada di atas jalur Sesar Palu-Koro, salah satu sesar aktif paling agresif di Indonesia. Para ahli geologi telah menjelaskan bahwa sesar ini bergerak beberapa sentimeter setiap tahun, menyimpan energi, lalu melepaskannya dalam bentuk gempa bumi. Jika demikian, mengapa adat yang disalahkan?
Padahal adat Kaili sesungguhnya lahir dari hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam banyak tradisi Kaili, manusia diajarkan menghormati gunung, sungai, hutan, dan tanah sebagai bagian dari kehidupan. Adat bukanlah instrumen penghancur alam. Sebaliknya, adat mengandung nilai-nilai pelestarian yang diwariskan turun-temurun.
Ironisnya, di saat sebagian orang sibuk menyalahkan ritual adat, pertanyaan yang jauh lebih penting justru jarang diajukan.
Apa kabar dengan gunung-gunung yang terus dikeruk?
Apa kabar dengan kawasan pertambangan di Poboya yang setiap tahun semakin meluas?
Apa kabar dengan aktivitas pengangkutan material di kawasan Dongi-Dongi yang disebut-sebut mencapai ribuan truk setiap harinya?
Apa kabar dengan pertambangan yang terus berkembang di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menuduh bahwa tambang menjadi penyebab langsung gempa bumi. Secara ilmiah, para ahli telah menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak menyebabkan pergerakan Sesar Palu-Koro.
Namun bukan berarti aktivitas eksploitasi alam tidak memiliki konsekuensi. Gunung yang dibuka secara masif kehilangan vegetasi penyangga. Hutan yang hilang membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Lereng menjadi lebih rentan longsor. Sungai mengalami sedimentasi. Mata air berkurang. Struktur tanah berubah. Ketika gempa terjadi, wilayah yang kondisi ekologinya sudah rapuh akan lebih mudah mengalami kerusakan yang lebih besar.
Inilah yang sering luput dari pembahasan. Gempa memang fenomena alam yang tidak dapat dicegah. Tetapi dampaknya sangat dipengaruhi oleh bagaimana manusia mengelola ruang hidupnya.
Kita mungkin tidak bisa menghentikan sesar yang bergerak di kedalaman bumi. Namun kita bisa menghentikan penebangan liar. Kita bisa mengendalikan eksploitasi tambang yang terus masuk jauh kedalam perut bumi. Kita bisa menjaga kawasan resapan air. Kita bisa memastikan pembangunan tidak merusak bentang alam secara berlebihan.
Sayangnya, diskusi tentang hal-hal itu sering kalah oleh perdebatan yang lebih mudah dan emosional.
Menyalahkan adat jauh lebih sederhana dibanding mempertanyakan model pembangunan yang selama ini berjalan.
Menyalahkan ritual jauh lebih nyaman dibanding mengkritisi kerusakan lingkungan yang berlangsung di depan mata.
Padahal sejarah mengajarkan bahwa masyarakat adat justru menjadi kelompok yang paling lama hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya secara masif.
Bencana seharusnya menjadi momentum untuk melakukan refleksi bersama, bukan saling menyalahkan. Apalagi menyudutkan identitas budaya yang telah menjadi bagian dari sejarah Sulawesi Tengah selama ratusan tahun.
Karena sesungguhnya, jika ada yang perlu kita renungkan hari ini, bukanlah apakah adat menyebabkan gempa.
Melainkan apakah kita sudah cukup menjaga alam yang selama ini memberi kita kehidupan.
Mereka menggali gunung dan menyebutnya kemajuan. Mereka mengangkut tanah dan menyebutnya investasi. Mereka menebang hutan dan menyebutnya pembangunan. Sementara alam perlahan kehilangan kemampuannya untuk menopang kehidupan.
Gempa di Sulawesi Tengah bukanlah hukuman atas sebuah ritual adat. Gempa adalah bagian dari realitas geologi yang telah ada jauh sebelum kita lahir.
Tetapi kerusakan yang menyertainya bisa menjadi cermin tentang bagaimana manusia memperlakukan bumi. Sebab alam memang tidak berbicara dengan bahasa manusia.
Ia berbicara melalui sungai yang mengering. Melalui hutan yang hilang. Melalui longsor yang datang saat hujan. Dan terkadang melalui getaran yang mengingatkan kita bahwa bumi yang kita pijak bukanlah milik kita sepenuhnya.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti mencari siapa yang harus disalahkan. Dan mulai bertanya, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga rumah besar bernama Sulawesi Tengah. Penulis: Pemerhati Lingkungan
Posting Komentar